masukkan script iklan disini
Generasinusa.com, Simalungun;
Indikasi korupsi dan Mark UP anggaran pemilihan pangulu nagori (Pilpanag) di Kabupaten Simalungun sudah mulai menguak. Dan diduga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori mulai saling lempar bola dan cuci tangan dengan mengalihkan tanggungjawab pada Kecamatan.
Hal korupsi dan di-mark up diduga salah satunya pada pengadaan Taratak dan makanan pengamanan serta panitia Pilpanag.
Berdasarkan hasil pantauan dilokasi tempat pemungutan suara (TPS), terlihat beberapa TPS ditempatkan pada bangunan gedung yang tidak dibayarkan dan penggunaan tenda seadanya milik masyarakat Nagori dan makanan panitia yang banyak tidak tersalurkan hingga makan nasi sampai dilokasi.
Sebelumnya dapat diketahui, dalam pelaksanaan Pilpanag, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui DPMPN tidak memberikan dana anggaran untuk panitia supaya dapat dikelola dan menyiapkan kebutuhan maupun ATK Pilpanag. Melainkan dilakukan dengan penunjukan langsung pada beberapa perusahaan penyedia barang dan jasa.
Kepala DPMPN, Sarimuda Purba saat dikonfirmasi terkait dugaan Mark up pada pengadaan taratak dan makanan TPS dan panitia pilpanag. "Itu semua camat pelaksananya, kita hanya penanggung jawab penggunaan anggaran, kalau itu semua para camat cari pengadaannya," Jelasnya saat ditemui di Kantin Haroan Bolon yang terletak di komplek SKPD, 17 Maret 2023.
Namun beberapa camat saat dicoba dikonfirmasi terkait hal tersebut, para camat bungkam dengan tidak membalas pesan yang dilayangkan Generasinusa untuk bersedia dikonfirmasi. (R1/red)
