masukkan script iklan disini
Simalungun, Generasinusa.com - DPRD Simalungun melalui Komisi I yang diketuai Erwin Saragih memanggil dan rapat bersama DPMPN serta Bagian GeneHukum Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kamis (26/1/2023)
Rapat tersebut untuk menindaklanjuti atau evaluasi hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Simalungun di Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar beberapa hari lalu.
Dimana sebelumnya, Komisi I melakukan kunjungan di Kecamatan Pematang Bandar dan menyurati camat untuk menghadirkan Pemerintah Nagori diwilayahnya serta membawa laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, hal tersebut untuk monitoring kinerja dan realisasi penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Nagori.
Namun dalam pertemuan di Kantor Camat Pematang Bandar saat itu, laporan keuangan Nagori Pardomuan Nauli dinilai banyak yang janggal dan tidak dihadiri oleh perangkat, dengan inisiatif komisi I DPRD Simalungun melakukan kunjungan langsung ke Nagori Pardomuan Nauli untuk melakukan klarifikasi dan monitoring administrasi penggunaan anggaran.
Setelah berada di Kantor Pangulu Nagori Pardomuan Nauli, DPRD Simalungun mencoba periksa administrasi laporan keuangan nagori, namun tidak dapat dijelaskan oleh sekretaris Desa/ Nagori (Sekdes/red), lalu menelpon seseorang yang akhirnya di ketahui bernama Candra Sinaga sebagai KUR Keuangan Nagori.
Dalam perbincangan sekdes dengan Chandra Sinaga yang meminta laporan administrasi dan realisasi keuangan nagori, terdengar dengan jelas oleh anggota DPRD Simalungun, dari sebrang telpon sekdes mengatakan, "Dang urusan ni halaki i, na manjalo hepeng di halaki (artinya: bukan urusan orang itu, yang minta uangnya itu).
Dengan keterangan atau kalimat Chandra Sinaga, DPRD Simalungun melalui Komisi I memanggilnya dan meminta keterangan jelas Chandra Sinaga karena diduga memfitnah lembaga DPRD.
Erwin Saragih sebagai Ketua Komisi I menanyakan, "Sekarang coba jelaskan sama kami siapa aja Anggota DPRD Simalungun yang mendatangi pak Chandra Sinaga meminta uang dan kami juga sangat kecewa atas keterangan bapak melalui sambungan telpon pak Sekdes. Kami mendengar juga bapak mencalon pangulu di Pardomuan Nauli, namun melontarkan kalimat yang tidak beralasan yang jelas," terangnya.
Sedangkan Bona Uli Rajagukguk Ketua F-Gerindra yang juga anggota Komisi I, meminta kejelasan Chandra Sinaga terkait pernyataan tersebut dan meminta untuk melengkapi berkas yang diminta DPRD, karena itu merupakan tugas yang diamanahkan rakyat untuk DPRD sebagai legislatif yang dapat memantau kinerja pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
"Kami sudah dipercayai rakyat dan digaji, jadi kami meminta laporan administrasi atau realisasi penggunaan anggaran dan keuangan nagori bukan mau meminta-minta uang, dan kami meminta DPMPN harus pro-aktif dalam pelatihan SDM Pemerintah Nagori, kami meminta laporan administrasi keuangan nagori untuk dapat melihat apakah benar anggaran tersebut untuk masyarakat?
Komisi I DPRD Simalungun meminta kelengkapan berkas administrasi keuangan yang bapak Chandra Sinaga kerjakan hingga sampai cuti untuk menjadi Calon Pangulu.
Pak Chandra Sinaga sudah dibimtek dengan menggunakan anggaran negara dan digaji negara, namun apakah ada nomenklatur khusus yang bapak keluarkan untuk anggota DPRD yang hadir disana, biar kami juga memanggil inspektorat mengaudit hal tersebut, karena sudah tidak sesuai.
Dengan sumber daya manusia yang seperti pak Chandra Sinaga ini, seharusnya DPMPN juga harus melakukan pelatihan dan bimtek peningkatan SDM, dan sikap maupun tindakan Chandra Sinaga yang menuduh sembarangan, bisa menjadi pertimbangan panitia pelihan pangulu Nagori meloloskannya sebagai Calon Pangulu Nagori Pardomuan Nauli," Jelas Bona Uli Rajagukguk.
Sedangkan Chandra Sinaga yang hadir, memohon maaf pada anggota DPRD dan merasa khilaf mengungkap kalimat minta uang karena lagi banyak masalah, sehingga ini hanya secara spontan aja aku.
"Aku mohon maaf pada bapak/ibu DPRD yang terhormat, emang ada aku mengatakan itu saat ditelpon sekdes, namun saat itu aku lagi diacara duka cita dan lagi banyak masalah sehingga itu dilontarkan secara spontan. Selama saya KUR Keuangan mulai 2015 tidak ada memberikan maupun anggota DPRD Simalungun meminta uang, saya mohon maaf bapak ibu. Saya menyesal mengucapkan hal tersebut," Ucap Chandra Sinaga.
Camat Pematang Bandar dan Lamhot Haloho sebagai Kabid Pemnag DPMPN juga memohon maaf pada Komisi I DPRD Simalungun dan berjanji akan melakukan pelatihan peningkatan SDM perangkat Nagori kedepannya.
"DPMPN sebagai bapak dari perangkat Nagori memohon maaf pada anggota DPRD Simalungun, dimana salah satu dari anak kami atau perangkat Nagori bersikap yang tidak baik dengan mengungkapkan tuduhan minta uang. DPMPN juga kedepannya akan melakukan pembinaan peningkatan SDM perangkat Nagori kedepannya, dan akan saya usahakan juga koordinasi pada perangkat Nagori melengkapi berkas yang diminta DPRD Simalungun," Jelas Lamhot Haloho.
Dengan hal tersebut, Komisi I DPRD Simalungun akan melakukan musyawarah internal apakah hal tersebut dilanjutkan pada penegak hukum supaya terbongkar apa ada DPRD yang minta-minta uang pada KUR Keuangan Nagori," Tutup Erwin Saragih. (R1/red)
