masukkan script iklan disini
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono membantah pernyataan DPR yang menyebut program food estate gagal.
Menurut dia, program yang dilakukan di Kalimantan dan Sumatera itu jalan terus.
Basuki mencontohkan, food estate di Desa Dadahup yang ada di Kalimantan Tengah sudah mulai ditanami padi, sehingga tinggal menanti hasilnya.
"No, no, no (bukan tidak berhasil), yang di Dadahup kami dengan (Kementerian) Pertanian sudah menanam dan hasilnya nanti kalau pada panen yang akan datang Pak Presiden mau ke sana," ujar Basuki di proyek sodetan Sungai Ciliwung di BBWS Ciliwung-Cisadane, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2023).
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai proyek ini gagal bahkan disebut-sebut ditemukan banyak data palsu.
"Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja (Panitia Kerja) Food Estate. Bahkan beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus (Panitia Khusus) karena disitu banyak data yang palsu," kata Sudin dalam Rapat kerja Komisi IV DPR RI Dengan Kementerian Pertanian pada 16 Januari lalu.
Pada 2022 lalu, kritik serupa juga sudah disampaikan Komisi VI DPR.
Saat itu, DPR menyebutkan bahwa program food estate tak kunjung mengeluarkan hasil.
Terlebih, Komisi IV DPR mendapatkan laporan bahwa ada mesin-mesin alat pertanian yang mangkrak dan tidak digunakan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal membacakan putusan terhadap tiga terdakwa kasus penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610, Selasa (24/1/2023).
Tiga terdakwa itu adalah pendiri sekaligus mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin; Presiden ACT periode 2019-2022, Ibnu Khajar; dan eks Vice President Operational ACT, Hariyana Hermain.
Betul, pembacaan putusan Drs Ahyudin, Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto, kepada Kompas.com, Senin (23/1/2023).
Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Yayasan ACT disebut telah menggunakan dana bantuan dari Boeing Community Investment Fund (BCIF) senilai Rp 117 miliar dari dana yang diterima sebesar Rp 138.546.388.500.Dana bantuan yang didedikasikan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air itu hanya diimplementasikan sebesar Rp 20.563.857.503 oleh Yayasan ACT.
Sementara itu, dana ratusan miliar telah digunakan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan implementasi yang telah disepakati bersama Boeing.
Padahal, dana ratusan miliar itu diberikan Boeing untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial sebagaimana yang ditentukan dalam protokol BCIF.
Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya bagi ahli waris korban dan penerima manfaat dari bantuan sosial BCIF,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).
Usai tuntutan JPU, tiga mantan petinggi Yayasan ACT itu telah membacakan nota pembelaan atau pleidoi yang pada pokoknya membantah telah melakukan penggelapan dana.
(GN/M41)
#jakarta,kompas.com-
