masukkan script iklan disini
Generasinusa.com, Simalungun:
Penggunaan Dana Desa (DD) Nagori Bah Butong 1 yang tidak transparan mengumumkan pada masyarakat melalui papan transparansi Nagori sangat aneh dan terindikasi adanya pelaksanaan kegiatan yang di Mark UP hingga Fiktif.
Hal tersebut terlihat saat dikonfirmasi Ramli (30) sebagai KAUR Pembangunan Nagori yang juga merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa TA.2022, dimana tidak bisa menunjukkan di plank atau papan transparansi penggunaan dana desa di Nagori Bah Butong 1, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Dan herannya saat ditanya siapa aja perusahaan yang menyuplai barang atau jasa pada pelaksanaan kegiatan DD, Ramli tidak mengetahui dan selalu beralaskan "tanyalah pangulu"
Ramli seharusnya harus mengetahui hal tersebut, karena dirinya merupakan TPK dan masuk dalam tim perencana pelaksanaan kegiatan DD dan sesuai Permendagri nomo 20 tahun 2018 seharusnya KAUR dan TPK yang mengetahui siapa perusahaan pengadaan setelah melakukan survei harga barang pengadaan sehingga melakukan kontrak kerjasama pada penyedia.
Namun sangat bertolak belakang dengan keterangan KAUR Pembangunan yang juga TPK Nagori Bah Butong 1, Ramli yang dimana selalu tidak mengetahui hal tersebut dan terkesan hanya menutup informasi transparan penggunaan Dana Desa dengan selalu mengarahkan untuk menanyakan pangulu.
Sedangkan mantan pangulu Bah Butong 1, Amran saat dicoba dicari keberadaan untuk dikonfirmasi tidak terlihat keberadaannya dilokasi maupun lingkungan Nagori Bah Butong 1.
Dan saat salah satu masyarakat dikonfirmasi, apakah ada kegiatan pencegahan Covid-19 sepengetahuannya di TA.2022, seperti penyemprotan disfektan, atau alkohol, maupun pembagian masker.
"Kami tidak ada melihat itu bang, dan kayaknya tidak ada kegiatan pencegahan Covid-19 di 2022 ini di bah Butong, tapi sudah mulai pulih saat ini bang, kami juga sudah bekerja seperti biasa" Jelas Masyarakat.
Penggunaan Dana Desa Nagori Bah Butong 1 patut diduga adanya Mark UP dan hingga Fiktif pelaksanaan kegiatan. Dan diminta APH benar-benar fokus dalam pemeriksaan penggunaan Dana Desa disetiap Nagori sehingga dapat terwujudnya program Jokowi Dodo "Membangun dari desa, untuk Indonesia maju." (Gn/red)
